APINDO SUMBAR

KOMPAS.com - JAKARTA, Kalangan pengusaha mendukung rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, baik itu dilakukan pemerintahan saat ini maupun pemerintahan mendatang.Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi, Erwin Aksa, berharap, kenaikan harga tidak perlu menunggu pemerintahan baru. "Kita berharap dalam waktu singkat, enggak pelru menunggu pemerintahan baru. Artinya, persoalan ini harusnya sudah bisa diselesaikan kemarin. Kami berharap kenaikan ini segera dijalankan," ditemui di sela-sela IBEX 2014, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
               Sementara itu, menanggapi penolakan kenaikan BBM bersubsidi oleh kalangan buruh, Erwin meminta kalangan buruh realistis untuk ikut memikirkan anggaran pembangunan. Erwin menegaskan, saat ini pendapatan negara susah naik, pajak, ekspor hingga bisnis mengalami penurunan. Pendek kata, lanjut dia, ekonomi Indonesia melambat.
"Pendapatan negara dari sektor pajak menurun. Sekarang dari mana sumber-sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur, yang sekarang menumpuk programnya? Tidak ada kata lain kecuali subsidi itu dihilangkan sehingga ada anggaran," tegas dia.
Erwin menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi bisa urung manakala pemerintah baru bisa mencari solusi lain untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh 7 persen sesuai yang dikampanyekan.
                Sementara itu terkait rencana demo besar-besaran yang dilakukan buruh jika penolakan mereka tak ditanggapi, Erwin menuturkan sebenarnya hanya dibutuhkan sosialisasi dan komunikasi. Dia pun berharap, pelaku usaha yang selama ini belum menggunakan BBM nonsubsidi, bisa menyesuaikan diri. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sika penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi makan hal tersebut menyebabkan daya beli menurun.

Kamis 28 Agustus 2014        Penulis: Estu Suryowati