Login
Username:

Password:

  Registrasi?

UMP Rp1.350.000

Oleh dewi
Rabu, 07 Nopember 2012 10:43:33 Klik: 1118 Cetak: 486 Kirim-kirim Print version download versi msword

 PADANG – Setelah molor dari jadwal yang ditetapkan 1 November 2012, akhirnya besaran upah minimum provinsi (UMP) Sumbar 2013 dipastikan Rp1.350.000, atau naik 8,4 persen dari tahun ini. Ketetapan itu disampaikan, Rabu (7/11) ini.

“Sudah, Rp1.350.000, berlaku 1 Januari 2013,” kata Gubernur Irwan Prayitno, Selasa (6/11).

Menurut dia, penetapan besaran UMP untuk 2013 merupakan usulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kepadanya beberapa hari lalu. Usulan itu berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Sumbar nomor 01/REK/DPP/2012. “Ya. Keputusan besarannya sudah saya teken. Alasan kenapa diputuskan Rp1.350. 000 itu tanya saja pada Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja besok, ya (hari ini-red),” kata Irwan. Sebelumnya dalam rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar yang diusulkan Disnakertrans pada gubernur itu, UMP 2013 sebesar Rp1.371.600. Angka itu berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, dengan memasukkan inflasi yang tengah berjalan, bukan proyeksi inflasi 2013. Sebelumnya, UMP Sumbar Rp1.150.000.

KHL Kabupaten Solok Kadinas Disnakertrans Syofyan di tempat terpisah menyebutkan, UMP mengacu pada KHL terendah yaitu di Kabupaten Solok Rp1.384.233. “Kini yang terendah di Kabupaten Solok, maka kami mengacu ke sana,” kata dia. KHL tertinggi di Bukittinggi, Rp1.831. 741, disusul Padang, Rp1.690.866. Untuk KHL dikaji 46 komponen dan untuk 2013 naik menjadi 60 komponen, maka didapatlah UMP yang sekarang.

Penetapan UMP juga berdasarkan pertimbangan akademisi yang memproyeksi inflasi Padang sebagai barometer inflasi Sumbar pada 2013 sebesar 5,2 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah tahun depan mencapai 6,3 persen yang dibagi pada masing-masing unsur, sehingga didapat angka pertumbuhan eknomi daerah sebesar 3,2 persen. Gunakan data invalid Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar, Muzakir Aziz, menyesalkan besaran UMP yang ditetapkan gubernur itu. Menurutnya, penetapan UMP 2013 tidak berdasarkan data valid. Sebab, angka dari tim akademis yang dimasukkan itu terdapat kesalahan. Bahkan, rekomendasi itu belum diteken tim akademis itu sendiri. Selain itu, berdasarkan Permenakertrans nomor 13 tahun 2012 pasal 7 disebutkan, penetapan UMP didasarkan pada nilai KHL kabupaten/kota di sebuah provinsi. Sedangkan yang terjadi, dari 19 kabupaten/kota yang ada, hanya 11 yang melakukan survei KHL, itu pun tidak setiap bulan. “Nilai KHL yang terkumpul itu pun dicurigai tidak berdasarkan survei nyata di lapangan. Itu terjadi di Tanah Datar pada April, Mei, Juni dan Agustus. Nilai yang didapat setiap bulan itu sama, yakni Rp1.463. 613,” tutur Aziz yang juga didampingi salah satu anggota Dewan Pengupahan lainnya, Samuel. Sementara delapan kabupaten/kota lainnya, lanjut Muzakir, tidak pernah melakukan survei KHL sama sekali dalam tahun ini. Adapun delapan kabupaten/kota itu Pesisir Selatan, Padang Panjang, Payakumbuh, Kota Pariaman, Pasaman, Solok Selatan dan Mentawai. Selain itu, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang diusulkan juga tanpa pengesahan dari Apindo selaku perwakilan dunia usaha di Dewan Pengupahan Provinsi. Padahal, dalam pasal 6 ayat 3 Permenakertrans itu disebutkan, dalam penetapan UMP, gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota. Idealnya, tambah Muzakir, UMP 2013 sebesar Rp1.220.000. Angka itu berdasarkan asumsi inflasi tahun ini berkisar dari 5,7 hingga 6,1 persen. Selain itu, juga berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB). “Jadi nggak mungkin UMP di sini lebih tinggi dari Sumut. Sementara Pertumbuhan PDRB mereka lebih tinggi dari kita,” tutup Muzakir. Harus dilaksanakan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumbar, Arsukman Edi, berharap semua perusahaan mematuhi ketetapan UMP yang telah ditetapkan gubernur. Walau tidak sesuai dengan harapan semula, setidaknya usaha SPSI memperbaiki nasib pekerja sudah membuahkan hasil. Ia berharap, para pengusaha mematuhi keputusan tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan. “Kami menyambut baik keputusan gubernur terkait upah pekerja. Semoga saja bisa diperjuangkan dan diberlakukan di 2013,” kata Arsukman kepada Singgalang. Ia mengatakan, upah sebesar itu memang belum bisa menyejahterakan kehidupan pekerja. Namun tentu agak lebih baik, dibanding provinsi lainnya.

Bipartit Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta setiap masalah yang timbul antara pengusaha dan pekerja agar dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dalam forum lembaga kerja sama (LKS) Bipartit di masing-masing perusahaan. “Bila terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan dalam hubungan kerja, termasuk masalah upah dan sistem kerja outsourcing, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu secara bipartit antara pengusaha dan pekerja,” kata Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan, LKS bipartit dalam perusahaan antara pekerja dan manajemen perusahaan merupakan kunci bagi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang penting bagi pembangunan perekonomian. Pengalaman menunjukkan, perusahaan yang memiliki dan memfungsikan LKS Bipartit dengan baik mampu menciptakan dan memelihara hubungan yang lebih baik antara pengusaha/manajemen dengan pekerja. “Bipartit melalui komunikasi yang intens dan santun sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan sedini mungkin dan melahirkan ketenangan bekerja dan berusaha,” kata Muhaimin yang dilansir micom. Pemerintah berupaya secara berkesinambungan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit di perusahaan, dengan harapan LKS Bipartit dapat menjalankan, mengembangkan serta meningkatkan peran dan fungsinya, sehingga menciptakan situasi yang kondusif di perusahaan. Data terakhir per semester I tahun 2012, LKS Bipartit yang telah terbentuk di perusahaan seluruh Indonesia berjumlah 13.916, sedangkan jumlah perusahaan yang menurut undang-undang wajib membentuk LKS Bipartit (yaitu perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih) berjumlah 17.235 dari total 226.617 perusahaan di Indonesia. (404/106)

 
Berita Artikel Lainnya
. Popularitas Turun, Pemerintah Manfaatkan Isu Upah Buruh?
. Apindo Minta Pemerintah Tidak Naikkan Upah Buruh
.  KSPSI Sumbar Berharap Ada Kenaikan UMP 2013
. UMP Sumbar Diusulan KSPSI Rp1,6 Juta
. Warga Asing Dilarang Jadi CEO
. MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK
. MK: Buruh Berhak Memohon PHK
. Putusan MK Soal Outsourcing Timbulkan Polemik
. Kontraktor Listrik

Fatal error: Cannot redeclare themeplugin() (previously declared in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php:7) in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php on line 46