Login
Username:

Password:

  Registrasi?

Popularitas Turun, Pemerintah Manfaatkan Isu Upah Buruh?

Oleh dewi
Rabu, 07 Nopember 2012 10:42:39 Klik: 873 Cetak: 258 Kirim-kirim Print version download versi msword

 VIVAnews - Kalangan pelaku usaha mengancam menggelar aksi lock out dengan menghentikan proses produksi. Aksi ini dipicu ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum berusaha. 

 

Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional, Franky Sibarani, kepada VIVAnews, mengatakan, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal perburuhan lebih banyak dibuat karena adanya desakan aksi demonstrasi. 

 

Lebih dari itu, pemerintah juga dituding hanya membuat kebijakan yang dianggap populis dan politis. "Pemerintah membutuhkan itu di tengah popularitas yang menurun," kata Franky di Jakarta. 

 

Franky menilai, para pelaku usaha menilai aksi tuntutan buruh mengenai perbaikan kesejahteraan merupakan hal yang normal dan sah dilakukan. Namun, dia menegaskan, terdapat unsur pemerintah yang melihat dan memproses seluruh tuntutan tersebut. "Ini yang dilanggar," katanya.

 

Desakan pekerja yang menuntut perbaikan kesejahteraan juga semakin menguat di tengah maraknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pengusaha melihat, jelang gelaran proses demokratisasi, tampak jelas munculnya unsur politis dalam kebijakan yang dibuat kepala daerah. 

 

"Misalnya, pilkada Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta yang baru selesai, tampak jelas ada unsur politis dalam menetapkan upah," ujar dia. 

 

Seperti diketahui, pemerintah mulai gusar dengan maraknya aksi demonstrasi yang digelar kalangan pekerja. Kekhawatiran makin membesar ketika para pelaku usaha juga mengancam menghentikan produksi akibat banyaknya pelanggaran hukum dalam setiap aksi demonstrasi. 

 

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, khawatir kondisi perburuhan di Tanah Air ini bisa mengganggu iklim investasi Indonesia yang tengah dalam posisi puncak. Pemerintah mendesak kedua pihak untuk mencari solusi terbaik untuk persoalan yang muncul. (art)

 
Berita Artikel Lainnya
. UMP Rp1.350.000
. Apindo Minta Pemerintah Tidak Naikkan Upah Buruh
.  KSPSI Sumbar Berharap Ada Kenaikan UMP 2013
. UMP Sumbar Diusulan KSPSI Rp1,6 Juta
. Warga Asing Dilarang Jadi CEO
. MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK
. MK: Buruh Berhak Memohon PHK
. Putusan MK Soal Outsourcing Timbulkan Polemik
. Kontraktor Listrik

Fatal error: Cannot redeclare themeplugin() (previously declared in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php:7) in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php on line 46