Login
Username:

Password:

  Registrasi?

KSPSI Sumbar Berharap Ada Kenaikan UMP 2013

Oleh dewi
Kamis, 01 Nopember 2012 11:30:58 Klik: 1422 Cetak: 343 Kirim-kirim Print version download versi msword

Padang, (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat berharap ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2013, agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

'Tahun depan pemerintah sudah merencanakan kenaikan harga tarif dasar listrik, tentu berdampak terhadap beban hidup pekerja,' kata Ketua KSPSI Sumbar Arsukman Edi di Padang, Rabu.

         Ia menjelaskan, rapat dewan pengupahan provinsi yang berlangsung Rabu ini memang belum membicarakan angka-angka, tapi nanti akan diusulkan untuk ada kenaikan.

         UMP pada 2012 ditetapkan Gubernur Sumbar sebesar Rp1.150.000  atau naik dari tahun sebelumnya, maka tahun depan diharapkan juga terjadi kenaikan.

         Menurut dia, bila dilihat dari hasil survei tentang kebutuhan hidup layak (KHL) di Sumbar, beberapa indikator ada terjadi peningkatan, sehingga dibagi rata-ratanya terdapat sekitar Rp1,6 juta KHL.

         Kendati demikian, tambah dia, jumlah itu masih dalam hitungan kasar dan belum menjadi keputusan untuk diusulkan ke dewan pengupahan.

         Sebab, dewan pengupahan akan membahas UMP setelah adanya audensi dengan gubernur Sumbar beberapa waktu ke depan, guna menyampaikan laporan hasil studi banding ke Bandung, Jawa Barat.

         'Banyak hal yang dapat diambil pembelajaran dari sistem UMP yang diterapkan dewan pengupahan di Provinsi Jawa Barat. UMP yang ditetapkan lebih berkeadilan,' ujarnya.

         Terkait, penepatan UMP di Jabar diserahkan kepada setiap kabupaten dan kota, sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian masing-masing daerah.

         Makanya pola yang sama akan diusulkan ke gubernur, sehingga di Sumbar, penetapan UMP tidak pukul rata lagi provinsi karena ekonomi setiap kabupaten dan kota berbeda-beda.

         'Meskipun penetapan UMP pada 2013, masih tingkat provinsi dan setidaknya 2014 sudah bisa diserahkan ke kabupaten/kota,' ujarnya.

         Rencana penetapan UMP oleh kabupaten dan kota, tambahnya, tentu harus dibentuk dewan pengupahan di setiap daerah, karena hingga kini belum satu pun.

         Kemudian, kata Edi, ada pembelajaran yang dapat diambil dari Bandung, pemerintah daerahnya melakukan pembinaan terhadap dewan pengupahan daerah dan monitoring realisasi UMP ke lapangan.

         Sementara di Sumbar, selama ini terganjal dengan anggaran sehingga pembinaan terhadap dewan pengupahan daerah belum ada, hanya berjalan begitu saja.

         'Kendala selama ini belum adanya dewan pengupahan di kabupaten dan kota, karena alasan anggaran tak ada. Makanya UMP diserahkan saja penetapan terhadap provinsi. Padahal, belum tentu sesuai dengan kondisi ekonomi daerahnya,' katanya. (antarasumbar.com)

 
Berita Artikel Lainnya
. UMP Rp1.350.000
. Popularitas Turun, Pemerintah Manfaatkan Isu Upah Buruh?
. Apindo Minta Pemerintah Tidak Naikkan Upah Buruh
. UMP Sumbar Diusulan KSPSI Rp1,6 Juta
. Warga Asing Dilarang Jadi CEO
. MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK
. MK: Buruh Berhak Memohon PHK
. Putusan MK Soal Outsourcing Timbulkan Polemik
. Kontraktor Listrik

Fatal error: Cannot redeclare themeplugin() (previously declared in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php:7) in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php on line 46