Login
Username:

Password:

  Registrasi?

UMP Sumbar Diusulan KSPSI Rp1,6 Juta

Oleh dewi
Kamis, 01 Nopember 2012 11:29:22 Klik: 1229 Cetak: 391 Kirim-kirim Print version download versi msword

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) masih belum menemukan kata sepakat.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinkertrans Sumbar, Neli, pembahasan UMP, Senin (29/10) masih belum mendiskusikan besaran UMP. “Kami menfasilitasi pertemuan serikat pekerja dengan pengusaha. Namun belum membicarakan angka-angka. Usulan besarnya upah memang diusulkan kedua belah pihak. Pemerintah tidak punya wewenang mengusulkan, namun hanya menfasilitasi,” terangnya.

Menurut Ketua KSPSI Sumbar, Arsukman Edi, pihaknya mengusulkan kenaikan UMP Sumbar dari Rp 1.150.000 menjadi Rp1,6 juta. Hal ini berdasarkan indikator kebutuhan hidup layak (KLH) dari kota/kabupaten yang ada di Sumbar per September 2012.

“Inilah yang menjadi dasar KSPSI mengusulkan angka Rp1,6 juta,” jelasnya.

Di sisi lain, hingga kemarin pihak Apindo menyatakan belum memutuskan besaran usulan versi Apindo kepada Dinkertrans Sumbar.

“Masih dalam pembahasan. Kita belum membicarakan usulan angkanya,” kata Ketua Apindo Muzakir Azis.

Apindo, katanya, akan merumuskan terlebih dahulu besaran angka UMP setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumbar dalam waktu dekat. KSPSI berharap dalam pertemuan dengan gubernur tersebut, sudah ada angka yang ditetapkan oleh Apindo sehingga UMP Sumbar 2013 bisa segera ditetapkan.

Terkait perkiraan kenaikan dari Dinkertrans sebesar 20 persen, Arsukman menilai hal tersebut masih dalam batas kewajaran. “Kalau naik 20 persen, jadi sekitar Rp1,4 juta itu masih dalam batas kewajaran. Namun kita lihat nanti saja kata sepakatnya,” ujarnya.

Muzakir Aziz, menjelaskan, hingga kini penetapan besaran UMP Sumbar untuk tahun depan masih dalam pembahasan di internal Dewan Pengupahan. Sebab, dalam penetapan UMP terdapat banyak faktor seperti laporan hasil survei komponen hidup layak (KHL) dari masing-masing kabupaten/kota.

“Nah, hasil survei dari kabupaten/kota itu yang tidak masuk ke Dewan Pengupahan setiap bulannya. Jadi, dapat kita pastikan penetapan UMP ini molor dari jadwal.

Seharusnya berdasarkan jadwal, UMP itu telah ditetapkan setiap 1 November,” kata pria yang akrab disapa dengan Akin.

Survei KHL Harus Jadi Indikator

Survei KHL tersebut harus dimasukkan oleh pemerintah kabupaten/kota pada Dewan Pengupahan setiap bulannya. Saat ini, dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar, hanya 11 yang memasukkan hasil survei KHL-nya pada Dewan Pengupahan, itu pun tidak setiap bulan dari sembilan kali dalam setahun.

Adapun 11 dari kabupaten/kota yang memasukkan hasil survei KHL-nya adalah Kota Padang, Bukittinggi, Solok, Sawahlunto, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Agam, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat dan Padang Pariaman.

“Bahkan, hasil survei KHL yang dilakukan oleh kabupaten/kota itu pun masih diragukan validitasnya,” tutur Akin. Selain hasil survei KHL dari kabupaten/kota, lanjut Akin, dalam penetapan UMP berdasarkan Peratauran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak, gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan beberapa faktor seperti nilai KHL yang ditetapkan dari hasil survei. Kemudian, mengukur produktivitas bagaimana makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja di tahun yang sama. Selain itu, dalam penetapan UMP juga disyaratkan harus mengukur pertumbuhan PDRB suatu daerah.

Selaian itu, harus memperhatikan kondisi pasar kerja dan kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.

“Selama ini kesepakatan UMP di daerah ini hanya kesepakatan antara pengusaha dan perwakilan pekerja saja. Itu terjadi sejak adanya UMP mulai tahun 1985,” ungkap Akin.

Dalam menetapkan UMP di Ranah Minang ini, Apindo tetap akan mengakomodir kepentingan pekerja dan dunia usaha. UMP akan disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak pekerja dan pendapatan dunia usaha di daerah ini.
 

Berdasarkan data yang dihimpun Haluan terkait dengan kenaikan dan besaran UMP tahun 2013 di sejumlah antara lain Provinsi Sumatera Utara UMP sebesar Rp1,350 juta, Bangka Belitung Rp1,265 juta, Jambi Rp1,3 juta. Sedangkan besaran untu Riau dan Kepri pada tahun depan diperkirakan sebesar Rp1,350 juta. [gus]

 
Berita Artikel Lainnya
. UMP Rp1.350.000
. Popularitas Turun, Pemerintah Manfaatkan Isu Upah Buruh?
. Apindo Minta Pemerintah Tidak Naikkan Upah Buruh
.  KSPSI Sumbar Berharap Ada Kenaikan UMP 2013
. Warga Asing Dilarang Jadi CEO
. MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK
. MK: Buruh Berhak Memohon PHK
. Putusan MK Soal Outsourcing Timbulkan Polemik
. Kontraktor Listrik

Fatal error: Cannot redeclare themeplugin() (previously declared in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php:7) in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php on line 46