Login
Username:

Password:

  Registrasi?

Putusan MK Soal Outsourcing Timbulkan Polemik

Oleh dewi
Rabu, 18 Juli 2012 13:24:23 Klik: 671 Cetak: 266 Kirim-kirim Print version download versi msword

Jum'at, 27 April 2012, 14:59 Hadi Suprapto, Juna Sanbawa (Yogyakarta)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait outsourcing telah menimbulkan pro dan kontra. 

Padahal keputusan ini sebenarnya upaya melindungi pekerja, baik kelangsungan kerja maupun hak-hak pekerja. Saat ini perusahaan outsourcing masih memposisikan pekerja sebagai pihak yang lemah.

Outsourcing atau alih daya merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain di luar perusahaan induk. Perusahaan di luar perusahaan induk bisa berupa vendor, koperasi, atau instansi lain yang diatur dalam suatu kesepakatan tertentu.

Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Dr Ahmad Fadil Sumadi SH, saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum
Mahkamah Konstitusi dan Outsourcing di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat 27 April 2012



Menurut Ahmad, seharusnya keputusan itu jangan hanya fokus pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi harus ada klausul yang memungkinkan pekerja outsourcing dapat terus bekerja dan makin sejahtera.

“Saat ini, posisi pekerja
outsourcing cenderung lemah. Seharusnya, posisi pekerja dengan yang mempekerjakan dapat sejajar,” katanya.

Menurut Ahmad, yang terjadi saat ini, pekerja
outsourcing sebenarnya melakukan pekerjaan tetap, namun lamanya bekerja tak dapat serta merta meningkatkan kesejahteraan.

“Kasus yang terjadi adalah pekerja tetap, tapi karena perusahaan
outsourcing-nya berubah-ubah maka tidak ada jaminan kepastian bekerja di hari esok," ujarnya. "Selain itu, lama dia bekerja juga tidak dihitung, sehingga penghargaan atas pengalaman kerja tidak ada." (umi)

 sumber: www.vivanews.com

 
Berita Artikel Lainnya
. UMP Rp1.350.000
. Popularitas Turun, Pemerintah Manfaatkan Isu Upah Buruh?
. Apindo Minta Pemerintah Tidak Naikkan Upah Buruh
.  KSPSI Sumbar Berharap Ada Kenaikan UMP 2013
. UMP Sumbar Diusulan KSPSI Rp1,6 Juta
. Warga Asing Dilarang Jadi CEO
. MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK
. MK: Buruh Berhak Memohon PHK
. Kontraktor Listrik

Fatal error: Cannot redeclare themeplugin() (previously declared in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php:7) in /home/apindo/public_html/themes/apindo/theme.php on line 46